Lahir di Ngurwalek, 3 September 1995. Belajar membaca, menulis, dan menghitung dari kedua orang tua sebelum akhirnya mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri Inpres Ngurwalek. Melawan rasa ngantuk, malas, bisa juga badai seperti hujan deras, banjir, angin kencang, pohon tumbang selama di SMP St. Thomas Aquino Ohoituf yang ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 1-2 jam setiap hari. Pendidikan menengah atas dari SMK Petra Yabt Mimika jurusan administrasi perkantoran.

Saya harus memiliki keyakinan dan negosiasi ekstra dengan keluarga besar agar bisa melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (lulus 2017). Selama kuliah, aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, Pusat Peradilan Semu, komunitas Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur dan Tengah (SMITTH), dan Yayasan Anak-Anak Terang Indonesia.

Belajar isu antikorupsi dan integritas melalui Sekolah Antikorupsi Indonesia yang diadakan Indonesia Corruption Watch (2017) dan Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi KPK (2020). Ikut Human Rights Litigation Bootcamp yang diselenggarakan ICJR Learning Hub – Fair & Associates – AMAR Law Firm & Public Interest Law Office – BHR Institute (2022).

Saya pernah bekerja sebagai Legal Officer divisi advokasi (2017-2019). Sejak 2019, menjadi Program Officer/Peneliti di Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award.

Saya aktif menulis, meriset dan mengelola pengetahuan untuk komunitas anak muda di wilayah Indonesia Timur melalui komunitas yang saya dirikan yaitu Tapele. Riset saya seputar antikorupsi, good governance, hukum tata negara, hak asasi manusia, penegakan hukum, legislasi, dan politik hukum.

_Publikasi

^Journal:

• Korneles Materay. 2022. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan. Jurnal Justitia Et Pax Volume 38, Nomor 1 Juni 2022.

^{Edited Book:}

• Korneles Materay (ed). 2022. Demokrasi, HAM, dan Antikorupsi Bung Hatta. Jakarta: Bung Hatta Anti Corruption Award

^{Book Chapters:}

• Korneles Materay. 2021. Belajar Antikorupsi ala Bung Hatta, dalam Buku “Bung Hatta Dalam Antologi Bersama.” Labuhanbatu: Yayasa Labuhanbatu Berbagi Gemilang.
• Korneles Materay. 2020. Legislasi Dikorupsi, dalam buku “Catatan SAKTI: Korupsi di Sekitar Kita. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
• Korneles Materay. 2017. HAM Munir dan State Obligation, dalam Amalia Puri Handayani (ed) “Menulis Munir, Merawat Ingatan.” Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

^{Opinion/Column}

• Problematika Penegakan Sanksi Etik bagi Pimpinan KPK (Kompas.com)
• Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng (Kompas.com)
• Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK (Kompas.com)
• Penjabat Kepala Daerah di Persimpangan Kekuasaan (Kompas.com)
• Umbar Program, Bukan Gimik (Kompas.com)
• Meninjau Ulang Wacana Penghapusan Syarat Ketat Remisi Koruptor dalam RUU PAS (Kompas.com)
• Absurditas Alasan Diskon Hukuman Koruptor (Hukumonline)
• Pemecatan Pegawai KPK dan Peran Kunci Presiden (Detik.com)
• Tahun Legislasi Terburuk (Detik.com)
• Mencegah Petaka Pemberantasan Korupsi dalam Kasus Pinangki (Hukumonline)
• Peran Kunci Presiden dalam Penyelesaian Alih Status Pegawai KPK (Hukumonline)
• Korupsi Sebagai Sebuah Krisis (Hukumonline)
• Hari Keluarga, Korupsi Bantuan Keluarga Miskin, dan Korupsi Keluarga (Hukumonline)
• Tragedi Akibat Kekuasaan yang Koruptif (Hukumonline)
• Menelisik Wacana Hukuman Mati Koruptor, Mengobati Frustasi Negeri (Hukumonline)
• UU KPK Terbukti Menghambat Kinerja Pemberantasan Korupsi (Hukumonline)
• Antikorupsi di Tengah Bencana Covid-19 (Hukumonline)
• Kebutuhan Hukum Pengesahan RUU PKS (Detik.com)
• 3 + 1 Pandemi (Kumparan)
• Urgensi Pengambilalihan Kasus Pinangki (Hukumonline)
• Budaya Korupsi Legislasi (Buletin Legal Talk Indonesia)
• Darurat “Diskon” Hukuman dan Urgensi Reformasi MA (Buletin Legal Talk Indonesia)
• Korupsi Era Pandemi adalah Korupsi Kemanusiaan (Hukumonline)
• Amnesti untuk Nuril (Hukumonline), Lepasnya Terdakwa BLBI dan Tantangan Pemberantasan Korupsi (Detik.com)
• Menakar Penanggulangan Korupsi dalam Kinerja Pansel KPK (Hukumonline)
• Revisi UU KPK: Amputasi dan Impunitas (Detik.com)
• Perppu yang Menyelamatkan (Hukumonline)
• Hak Veto Menko (Hukumonline)
• Diskon Hukuman Koruptor dan Komitmen MA (Detik.com)
• Debat Berbahasa Inggris (Bernas.id)
• Vonis Baiq Nuril dan Kenaifan MA (Detik.com)
• Separatisme, Pembangunan, dan Perwujudan Welfare State (Detik.com)
• Suramnya Kehakiman (Harian Bernas)
• Momentum Penataan Daerah (Harian Bernas)
• Tahun Kepatuhan Pajak (Harian Bernas)
• Tanggungjawab Pemda Soal Pembangunan Jalan (Harian Papua)
• Perppu Ormas dalam Negara Demokrasi (Harian Papua)
• Papua: Tidak Bermental Korupsi (Harian Papua)
• Guru Honorer: Antara Penghargaan dan Pengabdian (Radar Timika)
• Memulihkan Kebablasan Demonstrasi (Salam Papua)
• Cita-Cita Reformasi Terhambat (Harian Bernas)
• Dimensi Sosial Perbuatan Pemerintah (Harian Bernas)
• Fasilitas Negara Pejabat Publik (Harian Bernas)
• Bom Solo dan Kebersamaan Lawan Terorisme (Harian Bernas)
• Menyusun Kerukunan Indonesia (Harian Bernas)
• Hukuman Mati hanya Memupuk Dendam (Harian Bernas)
• Perubahan Pola Pikir Perlindungan Anak (Harian Bernas)
• Jangan Lagi Kabinet Gaduh (Harian Bernas)
• Kembali ke UUD 1945 Asli (Harian Bernas)
• Presiden Jangan Melantik Archandra (Harian Bernas)
• Citra Negatif Berujung Konflik (Harian Bernas)
• Demokrasi Ekspresi dan Budaya Kekerasan (Harian Bernas)
• Meja Hijau Ahok (Harian Bernas)