| CARVIEW |
]]>
Lihat satu-satu, jangan berbarengan supaya bisa diikuti dengan mudah.
1.
2.
3. Pakde RDP memberikan pencerahan tentang Lusi dari sisi Ilmiah Geologi
4.
5.
6.
7.
8.
9.
]]>Hingga Mei 2012, sebanyak 4.229 berkas korban lumpur Lapindo belum dilunasi. Nilai ganti rugi itu mencapai Rp920 miliar.
Sementara itu, semburan lumpur panas belum dapat dihentikan. Pemerintah pun harus mengeluarkan anggaran untuk menangani dampak semburan tersebut.
Sejak 2006, pemerintah menanggung biaya penghentian lumpur dan penanganan korban. Hingga 2010, pemerintah mengucurkan dana Rp2,8 triliun. Pada APBN Perubahan 2012, pemerintah menyetujui anggaran Rp1,2 triliun untuk menangani lumpur.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achsanul Qosasi, mengatakan akan tetap mengucurkan anggaran tersebut. Sebab, anggaran diperlukan untuk pemulihan warga yang menjadi korban.
Pengucuran dana dituangkan dalam Pasal 18 UU APBN yang menyatakan bantuan pemerintah diberikan dan dikelola Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Dana itu untuk melunasi pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar area bencana.
Enam tahun silam, lumpur panas menyembur di Sidoarjo. Semburan terjadi di saat Lapindo Brantas Inc melakukan kegiatan pengeboran gas di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong.(RRN)
]]>
PADA 29 MEI kemarin tragedi luapan lumpur lapindo di Porong, Sidoarjo memasuki tahun keenam. Namun demikian penyelesaian sejumlah masalah yang diakibatkan darinya masih menyisakan tanda tanya. Semburan masih nampak. Pembayaran ganti rugi pada korban belum tuntas. Diterangkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), rata-rata volume lumpur yang menyembur berkisar 10 hingga 15 ribu meter kubik per hari.
Tumpukan 4.129 berkas dari 13.286 keseluruhan berkas korban lumpur belum dilunasi. Nilai ganti rugi mencapai sekitar Rp 920 miliar. Bahkan mereka yang dinyatakan belum lolos verifikasi sengketa lahan, belum mendapat pembayaran sama sekali, yaitu sebanyak 73 berkas dengan nilai ganti rugi Rp 27,5 miliar.
Lapindo hanya bisa menjanjikan Rp 400 miliar yang akan didistribusikan pada Juli mendatang dengan prioritas ganti rugi di bawah Rp 500 juta. Sedangkan sisanya ‘belum jelas’.
Enam Tahun Menyisakan Tangis
Senin (28/5) lalu, Nanik Mulyani warga Desa Jatirejo Kecamatan Porong tak kuasa membendung derai air matanya. Sambil terisak ia bercerita tentang hidupnya yang mendadak berubah drastis semenjak lumpur membanjiri desanya dan terutama tempatnya bekerja.
Dalam diskusi enam tahun Lumpur Lapindo di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/5) ini Nanik dan sejumlah perempuan lain korban lumpur bercerita, sambil terisak mereka menumpahkan endapan masalah yang tak kunjung usai.
Wanita yang sebelumnya bekerja di pabrik ini mesti menanggung kehilangan pekerjaan, karena tempatnya bekerja terendam lumpur. Belum lagi rumahnya ikut pula terendam. Lengkap sudah, pekerjaan hilang, rumahpun tak punya. Untuk menghidupi diri dan keluarganya, kini Nanik bekerja sebagai pembantu rumah tangga mulai pagi hingga sore. Pada malam hari, ia mencari uang dengan menjadi tukang ojek.
Dalam hal ganti rugi, dia yang hingga kini masih mengungsi ini memilih skema pembayaran cash and carry dari PT Minarak Lapindo Jaya dengan pola pembayaran 20 persen lalu 80 persen. Tapi itupun tak menyelesaikan persoalannya. “sampai sekarang saya baru terima 20 persen, itu pun harus dibagi dengan saudara ada delapan orang,” ujarnya sambil terus terisak.
“Saya ingin uang saya dibayar. Ini sudah enam tahun. Kemarin saya ikut demo ke Surabaya, malah dilempari gas air mata,” lanjutnya.
Bertema “Pulihkan Hidup Kami, Selamatkan Negeri Ini”, dalam diskusi itu ditampilkan film dokumenter tentang kehidupan korban lumpur Lapindo. Tampak kondisi taman kanak-kanak siswa korban lumpur yang hanya berdinding triplek minim fasilitas, dindingnya pun hanya menutupi separuh bangunan.
Dampak Sosial
Menurut aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Yuliani, enam tahun masalah lumpur lapindo hanya menimbulkan dampak sosial.
Masalah kesehatan misalnya. Data di Puskesmas Porong menunjukkan tren sejumlah penyakit terus meningkat sejak 2006. Penderita infeksi saluran pernapasan (ISPA) yang pada 2005 sebanyak 24.719 orang, pada 2009 meningkat pesat menjadi 52.543 orang. Selain itu, gastritis yang pada 2005 baru 7.416 orang, pada 2009 melonjak tiga kali lipat menjadi 22.189 penderita.
Kemudian masalah pendidikan, setelah 33 sekolah ditenggelamkan lumpur. Hingga saat ini, belum ada satu pun sekolah pengganti yang dibangun pemerintah.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menambahkan, potensi masalah lain yang timbul adalah masalah kecemburuan sosial dan konflik antarwarga. Mengapa demikian?
Koordinator Nasional JATAM Andrie S Wijaya menjelaskan, penetapan wilayah terdampak lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, semakin tidak jelas. Hal ini lah yang berpotensi memunculkan kecemburuan sosial dan konflik antarwarga dari daerah yang terkena dampak lumpur.
“Bibit konflik horisontal di tingkat warga akibat buruknya pembayaran ganti rugi lahan,” kata Andrie.
Banyak warga yang belum mendapat ganti rugi padahal daerah mereka ditetapkan sebagai wilayah terdampak sejak pertama kali semburan lumpur terjadi, 29 Mei 2006. Dalam ketidakpastian itu, pemerintah malah menetapkan wilayah terdampak baru dan mempercepat pembayaran. Ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial.
Pemerintah menetapkan wilayah lain sebagai wilayah terdampak baru dan proses pembayaran dipercepat, sementara wilayah yang jelas-jelas terdampak dari awal, pembayarannya malah belum jelas.
Tuntutan
Mulai 16 April lalu, lebih dari 2.000 orang secara bergantian memblokade tanggul lumpur di titik 25, Porong, Sidoarjo. Meski terhitung menjadi korban pertama yang terusir dari kampung halaman sejak 2006, hingga kini proses ganti ruginya belum tuntas. Padahal, proses ganti rugi kepada rekan-rekan mereka yang kampungnya tenggelam belakangan malah sudah banyak yang beres.
Selama blokade, warga melarang truk-truk BPLS masuk. Praktis selama enam minggu belakangan sama sekali tak ada penguatan tanggul.
Padahal, Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Kusairi mengatakan, curah hujan yang akhir-akhir ini cukup tinggi mengakibatkan kondisi tanggul kritis. Ia khawatir akan kondisi tanggul jika warga tetap bersikeras menduduki tanggul titik 25 sampai ada kejelasan status.
dari berbagai sumber
( Tiko Septianto / CN32 )
]]>“Enam tahun terlalu lama menyengsarakan rakyat Sidoarjo,” kata Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Kamis (31/5). Menurutnya, hal yang harus dibedakan adalah kewajiban pemerintah dengan PT Minarak yang bertanggungjawab dalam peristiwa itu.
“Saya sebagai korban yang jadi tanggungan Minarak, karena terdampak langsung di ring dalam juga baru terima Rp30 juta dari Rp150 juga yang dijanjikan Minarak sejak enam tahun lalu,” kata Eva.
Ditambahkannya, untuk korban di ring luar atau terdampak tidak langsung yang menjadi tanggungan pemerintah, juga hanya hanya diajak negosiasi saja sementara pencairan uangnya tersendat. “Baik Minarak maupun pemerintah sama-sama tidak melakukan kewajiban masing-masing dan hal itu mengintensifkan penderitaan rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Eva prihatin dengan sikap yang tidak sensitif dan responsif itu. Malah menurutnya, kedua belah pihak cenderung lepas tangan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat korban semburan. “Perlu tekanan lebih kuat dari DPR dan masyarakat agar ada perubahan perilaku dari Minarak dan pemerintah pusat,” cetusnya.
Jadi, kata dia, kini bola ada di Minarak dan pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Tapi, jangan lupa penentuan budgetnya oleh Banggar (Badan Anggaran) DPR juga. Jadi, ada kurang militan dan berpihaknya DPR ke para korban,” pungkas anak buah Megawati Soekarnoputri itu. (boy/jpnn)
Karenanya, menurut Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, lembaga yang dipimpinnya saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan terkait kasus lumpur Lapindo tersebut.
“Kami sedang melakukan penyidikan, ingin kasus ini dibuka kembali untuk meminta pertanggungjawaban yang terjadi dari peristiwa ini. Karena bagi kami ini bukan bencana alam murni. Ini ada aspek kesalahan manusia di dalamnya. Perlu adanya penelusuran lebih jauh terhadap aspek kesalahan manusia itu,” kata Ifdal, Kamis (31/5), kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dia mengatakan, kendati pemerintah berpegang pada putusan pengadilan yang mengatakan ini bencana alam, dan berarti menganggap tidak ada kesalahan manusia namun bagi Komnas HAM tidak bisa berhenti begitu saja. “Saya kira jangan berhenti di situ. Dari hasil penyidikan kami ada dugaan ini bukan semata-mata bencana alam. Ini yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ifdal mengakui, untuk kasus iniu sudah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, tegasnya, SP3 itu yang harus dilihat kembali. Ia menambahkan, Komnas HAM dalam waktu dekat akan membahas kasus ini. Nantinya Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi.
“Yang pasti, seperti yang saya katakan, kami ingin kasus ini diselesaikan. Para korban yang terkena itu harus mendapatkan ganti rugi, program-program relokasinya harus diselesaikan. Serta berikutnya adalah penanggulangan lumpur itu sendiri yang harus ditanggulangi lebih baik,” kata Ifdal.
Dia menegakan, Komnas HAM belum menentukan jenis pelanggaran HAM terkait kasus Lapindo. “Belum, tapi dugaan ada kesalahan manusia,” pungkasnya. (boy/jpnn)
]]>
(Foto Antara)Metrotvnews.com, Sidoarjo: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta kepada warga masyarakat mewaspadai tanggul penahan lumpur Lapindo menyusul terjadinya longsoran lumpur di dalam kolam penampungan. Saat ini segala kewenangan terhadap segala kemungkinan yang ada di tanggul penahan lumpur menjadi beban Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
“Segala bentuk teknis terkait dengan kondisi di tanggul penanggulangan lumpur tersebut menjadi tanggung jawab BPLS yang memahami kondisi di lapangan,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifulah Yusuf di Sidoarjo usai menghadiri peringatan Hari Jadi ke-13 Partai Amanat Nasional (PAN) di salah satu hotel di Sidoarjo, Ahad (18/9).
Ia mengemukakan, terkait dengan kondisi di Jalan Raya Porong, dirinya mengaku masih belum perlu dilakukan penutupan, mengingat kondisi tanggul masih cukup bagus. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada BPLS terkait diperlukan atau tidak penutupan Jalan Raya Porong pascaterjadinya longsoran lumpur di dalam kolam penampungan,” katanya.
Sementara itu BPLS terus melakukan proses peninggian tanggul penahan lumpur di kawasan Siring pascaterjadinya longsoran lumpur di dalam kolam penampungan. Peninggian tanggul dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya luberan lumpur dari kolam penampungan menyusul ketinggian tanggul yang hanya sebelas meter.
Peninggian itu dilakukan dengan menggunakan tiga alat berat yang ditempatkan di lokasi tanggul penahan lumpur. Selain melakukan peninggian tanggul, BPLS juga melakukan sudetan di dalam kolam penampungan lumpur untuk mengalirkan lumpur ke lokasi lain yang masih memungkinkan.
Dengan demikian beban lumpur yang berada di kolam penampungan di kawasan Siring yang mengalami longsoran bisa berkurang dan tidak membahayakan Jalan Raya Porong.(Ant/BEY)
]]>Sidoarjo – Perwakilan warga 9 RT di Porong menghentikan paksa aktivitas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang sedang melakukan peninggian tanggul lumpur Lapindo di Titik 10 Desa Siring.
25 warga itu menuntut agar wilayah permukiman 9 RT yang terdiri dari 4 RT di Siring Barat, 2 RT di Desa Jatirejo Barat dan 3 RT di Desa Mindi agar wilayahnya secepatnya mendapat ganti rugi. Selama ini nasib mereka terkatung-katung karena pemerintah belum mengeluarkan Perpres sebagai payung hukum pemberian ganti rugi.
Apalagi kondisi luapan lumpur yang belum terkendali membuat penduduk di 9 RT tersebut dihantui kecemasan. “Volume lumpur sekarang sudah mendekati bibir tanggul. Apa pemerintah menunggu kita ditenggelamkan lumpur,” kata Bambang Kuswanto, perwakilan dari Siring Barat, Sabtu (17/9/2011) dinihari.
Peninggian tanggul yang dilakukan sejak 20.00 WIB, Jumat (16/9/2011) itu akhirnya dihentikan paksa oleh warga pada Pukul 24.00 Wib. “Biar pejabat malam ini datang ke titik 10 untuk memenuhi tuntutan warga,” kata Bambang.
Pantauan detiksurabaya.com, hingga Pukul 01.16 Wib, Sabtu (17/9/2011), aktivitas peninggian tanggul berhenti total. Tidak ada kegiatan sama sekali, namun warga masih berkumpul di lokasi untuk memastikan tidak ada kegiatan.
“Kita inginkan malam ini ada kejelasan soal perpres 9 RT ini masuk daerah terdampak lumpur,” tegasnya.
Humas BPLS Achmad Khusairi menyatakan bahwa aspirasi warga tersebut akan disampaikan ke pejabat terkait. “Sebab jika tidak ditanggapi maka kondisi lumpur membahayakan. Kita berusaha mengamankan rel kereta api dan jalan raya dari luapan tapi kan dihentikan warga,” jelasnya di lokasi.
Pengamatan detiksurabaya.com, kondisi lumpur sudah sangat mengkhawatirkan. Permukaan lumpur yang terlihat mengering sudah sejajar dengan bibir tanggul buntut dari longsornya ‘gunung’ lumpur yang terjadi Kamis (15/9/2011). Jika titik 10 tidak ditinggikan maka dikhawatirkan lumpur akan meluber ke rel kereta dan jalan raya.
“Kondisinya sangat membahayakan,” kata Khusairi.
(gik/gik)
]]>
Suparno – detikSurabaya, Minggu, 18/09/2011 12:55 WIB
Sidoarjo – Sejak mengalami keadaan kritis pada Sabtu (17/9/2011) lalu, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo masih melakukan peninggian tanggul. Peninggian tanggul sekitar 1 meter ini dimulai di titik 21 Desa Siring, Kecamatan Porong hingga ke titik 10 D di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin.
Peninggian tanggul lumpur ini berkisar sekitar satu meter dari elevasi ketinggian awal yakni 11 meter. Jadi, kini tanggul lumpur lapindo sedang dibikin menjulang mencapai 12 meter dari permukaan air laut. Namun, upaya peninggian dan penyudetan tanggul ini masih belum mampu menyangi ketinggial lumpur yang kini kian meluap.
“Tanggul akan ditinggikan satu meter dari tinggisemula 11 meter dari permukaan air laut,” kata Humas BPLS, Ahmad Khusaeri kepada detiksurabaya.com di lokasi, Minggu (18/9/2011).
Menurut pantauan detiksurabaya.com, di lokasi kini terdapat 3 alat berat yangsedang berusaha meninggikan dan meratakan tanggul. Ada juga beberapa dump truk yang mondar-mandir menurunkan pasir dan batu di sekitar tanggul.
Sementara itu, hingga saat ini tidak ada pengunjung wisata yang terlihat di sekitar kawasan wisata lumpur lapindo. Hal ini karena di setiap pintu tanggul lumpur telah dijaga ketat beberapa anggota Polres Sidoarjo.
Ada lebih dari empat spanduk yang terbentang di atas tanggul lumpur. Spanduk tersebut bertuliskan ‘Disampaikan kepada masyarakat agar tidak naik atau berada di atas tanggul lumpur. Beresiko dan berbahaya’.
Kini beberapa anggota polisi dari gabungan Polsek Krembung, Polsek Jabon, Polsek Porong dan Polsek Tanggulangin terlihat berjaga di setiap pintu tangga masuk tanggul. Mereka mencoba mengamankan kondisi tanggul lumpur yang hingga saat ini masih belum berkurang volumenya. Ketinggian lumpur masih setara dengan tanggul di titik 10 D di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin.
(bdh/bdh)
]]>Senin, 30 Mei 2011 | 22:36 WIB
TEMPO Interaktif, Surabaya – Adriano Mazzini, ahli geologi dari Oslo University, akhirnya angkat bicara pada sesi terakhir Humanitus Symposium on Indonesia’s Mud Volcano, yang berlangsung di Surabaya. “Saya tidak mau berpendapat karena Richard Davies sudah tidak ada di sini,” katanya. Davies, ahli ilmu kebumian dari Durham University, memang meninggalkan tempat itu lebih dulu untuk mengejar pesawat.
Pada sesi terakhir simposium yang berlangsung Kamis (26/5) petang lalu di Hotel Mercure, 14 pembicara dari dalam dan luar negeri tampil bersama di panggung. Sekitar satu jam, peserta dan wartawan diberi kesempatan bertanya kepada pembicara yang sejak pagi masing-masing mempresentasikan risetnya.
Sebelum sesi berakhir, Davies dan Mark Tingay dari Adelaide University pamit lebih dulu karena ada acara lain di negaranya. Saat itu baru muncul pertanyaan dari seorang wartawan tentang asal penyebab semburan lumpur panas di Desa Renokenongo, Sidoarjo, pada 29 Mei 2006 dan sampai sekarang belum berhenti. “Apakah karena kesalahan pengeboran oleh PT Lapindo Brantas atau karena gempa bumi di Yogyakarta?”
Faktor penyebab semburan lumpur panas itu memang memicu kontroversi berkepanjangan hingga saat ini. Sejumlah ilmuwan kebumian dan perminyakan terbelah dua pendapatnya. Tidak terkecuali di lingkungan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI). Prof R. P. Koesoemadinata, mantan ketua organisasi ini, pernah membuat surat protes terbuka terhadap penyelenggaraan Lokakarya Lumpur Sidoarjo oleh BPPT pada 2007. Koesoemadinata menilai pembicara lokakarya tersebut lebih didominasi ahli-ahli yang pro-gempa Yogyakarta.
Dalam forum internasional, Richard Davies dan Mark Tingay, dalam tulisannya di jurnal ilmiah, termasuk yang berpendapat faktor pengeboran sebagai penyebab munculnya semburan lumpur panas yang telah menenggelamkan beberapa desa di Sidoarjo. Sementara Adriano Mazzini–dalam jurnal ilmiah–berpendapat sebaliknya, yakni gempa Yogyakarta mengaktifkan patahan Watukosek yang melintasi Sidoarjo dan meletuskan <I>mud volcano<I>.
Untuk memperingati lima tahun semburan, Humanitus Foundation–lembaga swadaya masyarakat non-politik dan non-agama yang berpusat di Australia–dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyelenggarakan simposium internasional pada 25-26 Mei 2011. Pada hari pertama, 10 pembicara dari luar negeri dan empat pembicara dari dalam negeri serta para peserta meninjau lokasi kawah semburan dan muara Kali Porong.
Di sekitar kawah, panitia memasang bendera negara-negara yang pernah melakukan penelitian di kawasan lumpur Sidoarjo, antara lain Inggris, Australia, Amerika, Rusia, Jepang, dan Norwegia. Pembicara dan panitia melakukan foto bersama di lokasi semburan dan arena simposium itu.
Akan tetapi, simposium ini tak lepas dari kecaman. Andang Bachtiar, mantan Ketua IAGI dan kini menjadi Ketua Dewan Penasihat IAGI, membuat surat protes terbuka. Dia menuduh panitia tidak berimbang dalam memilih pembicara. Selain itu, mereka lebih menonjolkan ilmuwan asing. “Jadi marilah kita sama-sama ke Porong, Sidoarjo, pada 25-26 Mei ini untuk menyerahkan harga diri keilmuan kita ke para ahli asing dan menyediakan diri dimanfaatkan pihak tertentu untuk bersih-bersih,” katanya.
Direktur Eksekutif Humanitus Foundation Jeffrey Richards menolak tuduhan bahwa pihaknya sengaja mengundang pakar yang pro kepada Lapindo Brantas. “Lupakanlah soal pemicu, jauh lebih penting saat ini menangani para korban,” katanya. Bantahan serupa disampaikan oleh Wakil Kepala BPLS Hardi Prasetya.
Menurut Hardi, pembicara yang diundang adalah ilmuwan yang pernah melakukan penelitian dan hasilnya diterbitkan dalam jurnal ilmiah. “Ada dalam Lusi Library kami,” kata guru besar ilmu geologi itu. Kami, kata Hardi, tidak bisa menyetir pendapat para ilmuwan mancanegara yang telah memiliki reputasi.
Panitia simposium terkesan menghindari diskusi soal penyebab semburan. Namun ada saja wartawan yang menanyakan hal itu kepada para ilmuwan. Richard Davies, yang masih tetap berpendapat bahwa pengeboran oleh Lapindo Brantas sebagai pemicu semburan lumpur panas, juga tidak mau berpolemik lebih jauh soal ini. Dalam paparannya dan kepada wartawan, dia lebih berfokus berbicara tentang berapa lama lumpur itu akan keluar.
Sayang, Davies dan Tingay harus kembali ke negaranya, sehingga tidak mengikuti secara penuh sesi terakhir. Jawaban atas pertanyaan wartawan soal penyebab semburan lumpur panas di Sidoarjo akhirnya menggantung. Adriano Mazzini tak ingin menjawab karena Davies dan Tingay tidak berada dalam ruangan. Dia ingin menunjukkan sikap adil.
Memang, tidak seperti sikap sekelompok ilmuwan di Tanah Air, para ahli mancanegara yang berbeda pendapat tersebut rukun-rukun saja selama tiga hari di Sidoarjo. Davies, Tingay, Mazzini, dan ahli lainnya makan dalam satu meja. Mereka pun berada dalam satu mobil saat menuju lokasi lumpur Lapindo dan asyik berdiskusi satu sama lain.
Jeffrey Richards menjelaskan, pihaknya hanya mengganti tiket dan memfasilitasi akomodasi para pembicara. “Mereka mau datang ke sini tanpa dibayar karena (punya) keinginan besar untuk meneliti semburan lumpur ini,” katanya.
Memang, obyek kajian ahli ilmu kebumian kebanyakan produk yang terjadi sejak ribuan hingga miliaran tahun lalu. “Dari lumpur Sidoarjo ini kita mengamati kelahiran dan evolusi serta dinamika obyek ini,” kata Loyc Vanderkluysen, dari Arizona State University.
Hardi Prasetya dan Sofyan Hadi dari BPLS menawarkan kantor lembaganya menjadi tempat penelitian para ahli. Sedangkan Jeffrey Richards berencana membentuk jaringan ilmuwan tentang lumpur Sidoarjo.
Agar tidak menimbulkan kontroversi, seyogianya mereka melibatkan lembaga lain di Tanah Air, seperti LIPI, IAGI, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, serta perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain. Selain demi kemaslahatan ilmu pengetahuan, riset tersebut harus bermanfaat untuk membantu warga yang menjadi korban lumpur panas di Sidoarjo.
UNTUNG WIDYANTO
https://www.tempointeraktif.com/hg/iptek/2011/05/30/brk,20110530-337778,id.html
Catatan RDP “
Publish or perish
Sayang sekali, pendapat dari sisi yang berkeyakinan bahwa Lumpur Lapindo disebabkan oleh pengeboran sangat jarang menuliskan secara ilmiah yang dipublikasikan dalam publikasi “resmi”. Dalam dunia ilmu, segala yang dianggap ilmiah harus ada dalam sebuah journal yang dapat disitir secara benar. Ini memang tidak berarti bahwa yang dipublikasikan merupakan sebuah kebenaran, tetapi yang dipublikasikan inilah yang akan menjadi tersimpan, dalam bahasa geologi terfosilkan. atau preserved. Artinya keberadaanya teruji dan terbukti serta dapat dipertanggungjawabkan.
Termasuk tulisan dalam mailist, koran, blog atau website, bukanlah sebuah tulisan ilmiah, dan tidak dapat disitir sebagai rujukan (referensi). Karena ini mirip koran yang tidak ada reviewnya. Davies dan Mazzini keduanya beradu karena tulisannya masuk dalam jurnal ilmiah. Walaupun isinya sama dengan tulisan di Dongeng Geologi sekalipun ! hihihihi. Tapi yg diakui tetep saja mereka-mereka ini.
Ini mirip dalam dunia poltik dimana politik yang diakui adalah percaturan politik di dalam parlemen, walaupun sebobrok apapun, tetapi legitimasi ada disana. Obrolan dalam televisi maupun demo bisa saja dianggap parlemen jalanan.
Jadi kalau ingin “terdengar” tuliskan saja pendapat itu dalam sebuah jurnal ilmiah. Diterbitkan. Dan lebih baik lagi kalau naskah publikasinya mendapat ISSN atau ISBN.
Salam
RDP
]]>TEMPO Interaktif, Surabaya – Humanitus Symposium on Indonesia’s Mud Volcano yang berlangsung pada 25-26 Mei 2011 di Sidoarjo, menuai kecaman dari Andang Bachtiar, Ketua Dewan Penasehat Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI). Andang yang pernah menjadi ketua IAGI itu menyayangkan langkah panitia dan menilainya sebagai upaya penggiringan.
Simposium ilmiah itu diselenggarakan Humanitus Foundation — lembaga swadaya masyarakat non-politik, non-agama yang berpusat di Australia — dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Hajatan ini dilakukan untuk memperingati lima tahun lumpur Lapindo yang pertama kali menyembur pada 29 Mei 2006 di Desa Renokenongo, Sidoarjo dan sampai sekarang belum berhenti.
Ada 17 ilmuwan berbagai negara dan empat dari Indonesia yang menjadi pembicara. Mereka adalah Richard Davies (Durham University), Mark Tingay (Adelaide University), Adriano Mazzini (Oslo University), Loyc Vanderkluysen dan Amanda Clarke (Arizona State University), Igor Kadurin (Russian Institute Electro Physics), Sergey Kadurin (Odessa National University) dan Wataru Tanikawa (Jamstec, Jepang).
Sementara pembicara dari Indonesia adalah Sukendar Asikin (ITB), Awang Harun Satyana (BP Migas), Agus Guntoro dan Sayogi Sudarman (Universitas Trisakti). Sejumlah ahli geologi dan perminyakan hadir sebagai peserta antara lain Yusuf Surachman (pejabat di Bakosurtanal), Bambang Istadi (Lapindo Brantas), dan Edi Sunardi (Universitas Pajajaran).
Diantara pembicara dan peserta hanya Richard Davies yang sejak awal menyebut semburan lumpur dipicu aktivitas pengeboran dari perusahaan milik Grup Bakrie.
“Lupakanlah soal pemicu, jauh lebih penting saat ini menangani para korban,” kata Direktur Eksekutif Humanitus, Jeffrey Richards.
Wakil Kepala BPLS Hardi Prasetya menjelaskan pembicara yang diundang adalah yang pernah melakukan penelitian dan hasilnya diterbitkan jurnal ilmiah. “Ada dalam Lusi Library kami,” kata Hardi, guru besar ilmu geologi. “Andang Bachtiar tidak pernah menulis di jurnal ilmiah internasional tentang lumpur panas ini.” Kami, katanya, tidak bisa menyetir pendapat para ilmuwan mancanegara yang telah memiliki reputasi.
Menyoroti simposium ini, Andang Bachtiar yang mengaku sebagai geolog merdeka dan Chairman Exploration Think Tank Indonesia, mengirimkan surat protes. Berikut isi surat tersebut:
“Pada 29 Mei 2011 genap 5 tahun tragedi lumpur Lapindo. Usaha bersih-bersih diri masih terus dan makin menjadi, memanfaatkan momen ini. Ada acara simposium yang diselengarakan Humanitus Foundation dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan mengumpulkan para ahli asing. Sayangnya ITS, UGM, ITB, Badan Geologi, BPPT, LIPI yang telah melakukan riset juga IAGI, HAGI, IATMI yang punya perspektif unik tentang lumpur Lapindo tidak diberi waktu melakukan presentasi. Mereka cukup diundang sebagai penggembira saja.
Jadi ingat dulu, Februari 2007, IAGI pernah dijadikan ajang justifikasi dengan membuat seminar pincang tak berimbang. Pro-gempa dipersilakan bicara di panggung, yang menganggap itu kesalahan pemboran di floor saja. Sampai-sampai senior bekas Ketua IAGI Prof Koesoemadinata membuat surat terbuka memprotes pincangnya acara tersebut. Terus di Afrika Selatan acara AAPG: lumpur Lapindo sempat disesi khususkan dan berakhir dengan lebih banyak yang menganggap itu karena kecerobohan pemboran.
Acara simposium ini hanya mewakili satu visi. Para ahli Indonesia dari berbagai universitas dan lembaga penelitian hanya diundang partisipasi mendengarkan dan diskusi dan mungkin juga akan dijadikan legitimasi kesimpulan yang sudah ditulis sebelum dimulai.
Memang asyik menyimak ahli asing itu bicara, tapi lebih asyik lagi kalau peneliti Indonesia juga punya waktu bicara. Bukan hanya dari Lapindo & BPMIGAS saja. Lagian koq tendensius dan memihak banget: kenapa justru Lapindo & wakil BP Migas yg bicara ? Mereka berdua segendang sepenarian. Mustinya dari pihak-pihak lain – dari Universitas terutama – yang lebih independen atau sekalian berseberangan madzhab dengan mereka berdua juga bicara.
Rasanya seperti zaman penjajahan dan bodoh sekali kita ini karena sebagian besar dari kita selalu menganggap expatriate lebih jago dari kita sndiri. Memangnya mereka anggap apa: Amin Widodo (dari ITS), Hasanuddin (ITB), Zainuddin (Badan Geologi), Ben Sapiie (ITB), Agus Hendratno (UGM) dan lainnya yang juga riset & punya pendapat tentang Lumpur Lapindo.
Terus kenapa cuma dari Lapindo dan BP Migas yang mereka undang bicara? Apakah mereka tidak tahu Indonesia punya universitas dan lembaga yang juga melakukan riset di Lumpur Lapindo?
Memang menyedihkan dan menjengkelkan, tapi itulah kenyataan: mental inlander terjajah masih selalu ada di kepala kita. Bahkan di dunia sains pun para administratur, birokrat dan politisi kita tidak bisa menghargai saintisnya sendiri.
Jadi marilah kita sama-sama ke Porong, Sidoarjo pada 25-26 Mei ini untuk menyerahkan harga diri keilmuan kita ke para ahli asing dan menyediakan diri dimanfaatkan pihak tertentu untuk bersih-bersih.
Salam, Andang Bachtiar (Arema, Geologist Merdeka, Ketua Dewan Penasehat IAGI, Chairman Exploration Think Tank Indonesia)
]]>Lima Tahun Semburan Lumpur Lapindo
Metrotvnews.com, Jakarta: Tragedi Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, sudah memasuki tahun kelima. Namun luapan lumpur akibat kesalahan pengeboran itu terus menyembur dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Padahal luapan lumpur itu telah menenggelamkan sejumlah perkampungan, berikut harta benda warga sekitar pusat semburan. Ironisnya proses ganti rugi berjalan di tempat.
Luapan lumpur Lapindo kini sudah mencapai 150.000 meter kubik per hari, dan telah melalap 800 hektare tanah warga sekitar. Sejumlah geolog dari 17 negara mengadakan simposium dan bersepakat Lumpur Lapindo tidak akan berhenti menyembur.
Ahli Hukum Lingkungan Muspani menegaskan dilema lumpur semakin dikukuhkan dengan tidak adanya tanggungjawab negara. Peraturan Presiden berbenturan dengan Undang-Undang No 24 tentang Bencana Alam. Peraturan Presiden hanya mengatur penanggulangan masalah lumpur dan kerugian yang dialami masyarakat.
“Perpres tidak menjelaskan Lumpur Lapindo sebagai bencana apa, dalam UU bencana ada tiga yakni alam, teknologi, kerusuhan. Perpres hanya memberikan kewajiban kepada Lapindo untuk ganti rugi. Namun, negara tak menyatakan siapa yang bersalah dalam bencana itu,” ungkap Muspani.
Sementara itu, ahli pengeboran minyak Institut Teknologi Bandung Susila Lusiaga menegaskan sumber semburan berasal dari pengeboran sumur (drilling). Selama ini, semua pihak melihat fenomena bencana Lapindo terjadi karena gempa di Yogyakarta pada 2006.
“Kekuatan gempa Yogya hanya 6,3 skala Richter, dan di seluruh dunia tak pernah gempa 6,3 SR menyebabkan mud volcano dengan jarak 300 kilometer. Gempa Yogyakarta tidak akan pernah mengakibatkan semburan lumpur Sidoarjo,” ungkap Susila.
Luapan lumpur Lapindo pun menjadi masalah sosial. Namun, entah mengapa negara membiarkannya selama lima tahun. Pemerintah tidak tegas dalam mengadvokasi warga.
Kini, lima tahun telah berlalu. Semburan Lapindo masih menghantui warga. Potensi semburan diperkirakan terus keluar bahkan hingga puluhan tahun ke depan. Namun, pemerintah tetap bergeming. Hak konstitusional warga untuk mendapat perlindungan tak jua didapat. Lumpur Lapindo telah menjadi satu catatan kelam dalam perjalanan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.(****)
]]>Kamis, 26 Mei 2011 | 10:14 WIB
TEMPO Interaktif, Sidoarjo – Korban lumpur Lapindo mengaku ditipu legislator Partai Golkar, Priyo Budi santoso. Lantaran, saat kampanye pemilihan legislatif lalu Priyo menjanjikan memperjuangkan nasib korban Lapindo, termasuk yang berada di 45 Rukun Tetangga.
“Kami tagih janji Pak Pri untuk membela kami,” kata Marwiah, 45 tahun, warga RT 16 RW 3 Desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Kamis 26 Mei 2011.
Di sela-sela unjuk rasa menutup Jalan Raya Porong pagi tadi, Marwiah menunjukkan kerudung warna kuning yang bertuliskan nama Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar. Kerudung ini, katanya, merupakan pemberian Priyo saat kampanye yang dihadiri warga setempat.
Menurut Marwiah, Priyo Budi Santoso menemui langsung korban lumpur Lapindo di Desa Mindi. Seluruh warga berkumpul dan mendengarkan kampanye dan janji-janji yang disampaikan Priyo. Bahkan, Priyo juga membagikan poster dan kaset pengajian agama bersampul foto dirinya.
Dalam kampanye, Priyo berjanji jika terpilih akan mendorong pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada warga agar warga bisa hidup di rumah yang layak dan jauh dari semburan lumpur. Namun, kata Marwiah, janji tersebut tinggal janji. “Saya kecewa memilih Priyo,” katanya.
Marwiah merasa dibohongi anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur I meliputi Surabaya dan Sidoarjo ini. Apalagi, Priyo yang kelahiran Trenggalek Jawa Timur ini setelah menjadi legislator tak pernah lagi menemui konstituennya di Sidoarjo.
EKO WIDIANTO
]]>Pengeboran Sumur Baru Milik Lapindo Dipersiapkan Secara Matang- Rois Jajeli – detikSurabaya
Surabaya – Rencana pengeboran pengembangan sumur gas di Tanggulangin, Sidoarjo sudah dipersiapkan secara matang oleh PT Lapindo Brantas Inc (LBI). Lapindo berharap, warga sekitar Tanggulangin tidak perlu khawatir dengan kejadian luapan lumpur di Porong.
“Ketakutan mungkin masih trauma, tapi nggak perlu khawatir, karena tidak ada tanda-tanda penurunan tanah atau pergeseran tanah,” kata Drilling and Workover Manager PT Lapindo Brantas Inc, Bambang Heru Yuwono saat dihubungi detiksurabaya.com, Jumat (13/5/2011).
Heru mengatakan, dari informasi yang didapat Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), bahwa adanya penurunan atau pergesaran tanah sekitar 500 meter hingga 1 kilometer dari pusat semburan lumpur di Porong. Sedangkan jarak lokasi pengeboran di Tanggulangin sekitar 2,5 sampai 3 kilometer dari titik pusat semburan lumpor di Porong.
“Pertama, di Tanggulangin tidak ada tanda-tanda keretakan tanah. Kedua, di Tanggulangin kan juga ada sumur yang berporduksi, kenyataannya tekanannya tidak berpengaruh. Ketiga, ada casing yang tertanam. Kalau sampai terjadi penurunan atau pergerakan tanah, pipanya akan penyot. Ternyata, kita masukkan peralatan produksi masih bisa dan tidak terjadi apa-apa. Keempat, pengeboran di dekat sumur yang sudah dibor. Kita melakukan pengeboran di situ juga tidak terjadi apa-apa,” terangnya.
Heru menjelaskan, pada dasarnya desain maupun teknik pengeborannya sama seperti pengeboran sumur yang sudah ada dan letak casing serta kedalamannya juga tak jauh berbeda dengan sumur yang sudah ada.
“Kita bor di dekat sumur yang sudah ada. Semuanya sama dan kedalamannya juga tak jauh berbeda sekitar 3.400 sampai 3.600 TVD,” jelasnya.
(bdh/bdh)
]]>Rabu, 25 Mei 2011 18:47 WIB
SIDOARJO–MICOM: Sekitar 500 warga beberapa desa dari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo berunjukrasa di depan kantor Bupati Sidoarjo, Rabu (25/5), untuk menyampaikan tuntutan penolakan rencana pengeboran sumur gas baru milik PT Lapindo Brantas Incorporated di Desa Kalidawir.
Aksi unjuk rasa itu dilakukan warga dari Desa Permisan, Bangunsari, Sentul, Plumbon, Penatar Sewu, Ngaban dan Kalidawir. Mereka berangkat dari Desa Kalidawir menuju kantor bupati dengan berkonvoi mengendarai beberapa truk dan sepeda motor.
Dalam aksinya mereka mendesak Bupati Sidoarjo agar tidak memberikan izin bagi rencana pengeboran gas baru milik Lapindo di Desa Kalidawir. Warga menolak pengeboran karena perusahaan tersebut dinilai kurang peduli pada masyarakat sekitar.
“Buktinya pembangunan masjid di Desa Kalidawir tidak ada bantuan dari Lapindo,” kata M Arifin, Ketua RW 2 Desa Kalidawir.
Warga juga khawatir peristiwa semburan lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Kecamatan Porong bisa terulang. Apalagi, pembayaran hak korban lumpur masih banyak yang belum dibayar.
Perwakilan warga akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam untuk bertemu dengan Bupati Saiful Ilah. Aksi warga berjalan tertib dengan pengamanan ratusan petugas Polres Sidoarjo.
Seperti diketahui, Lapindo Brantas Incorporated berniat mengajukan izin pengeboran baru di Desa Kalidawir. Di desa tersebut Lapindo akan memperdalam sumur lama dan selain itu juga diusulkan ada pengeboran tujuh sumur baru.
Tujuh sumur baru tersebut direncanakan mampu memproduksi gas sepuluh juta standar metrik kaki kubik per hari. Gas dari pengeboran itu akan digunakan untuk mensuplai kebutuhan gas perumahan di Sidoarjo dan Surabaya. (HS/OL-8)
]]>Friday, 27 May 2011 18:39 Rony Sitanggang
Jelang 5 tahun semburan lumpur Lapindo, di Surabaya, Jawa Timur digelar simposium membahas semburan itu. Acara yang diadakan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Lembaga Swadaya Masyarakat asal Australia, Humanitus Foundation tersebut menuai protes. Protes datang dari Andang Bachtiar, Ketua Dewan Penasehat Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), diantaranya karena tak dilibatkannya ahli geologi dari kampus di Indonesia sebagai pembicara. Dia juga mengungkapkan perlunya survei seismik 3 dimensi untuk melihat kondisi di bawah gunung lumpur itu. Data itu akan berguna untuk menjawab diantaranya masalah tanah amblas di kawasan itu. Selengkapnya kita simak perbincangan yang diudarakan dalam program sarapan pagi berikut ini;
Ada 17 peneliti datang dalam simposium yang diadakan bertepatan dengan lima tahun peringatan lumpur Lapindo. Anda melihat ada kejanggalan di sini?
Tidak janggal, Biasa saja. Jadi, usaha- usaha secara Internasional untuk meneliti sesuatu, sebab fenomena yang spektakuler secara geologi memang wajar saja. Orang pasti ingin datang, ingin meneliti, ingin presentasi, dan sebagainya. Yang tidak wajar adalah bagaimana itu diselenggarakan dan siapa saja yang disuruh bicara, itu yang tidak wajar. Tapi kalau banyak orang tertarik dari seluruh dunia kesitu, wajar sekali. Itu memang fenomena dunia.
Kalau anda sendiri, apa alasan anda tidak hadir dalam konferensi ini ?
Saya tahu sekitar 1,5 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ketika saya bersama- sama dengan kawan- kawan dari IAGI dan HAGI membantu tim dari pemerintah, dari badan geologi untuk coba mencari data yang lebih bagus dengan nge-run 3D seismic, merencanakan, dan sebagainya. Dikasih tahu BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), bahwa akan ada itu seminar atau simposium bulan Mei, dan sebagainya. Saya pikir, bagus juga partisipasi dalam artian untuk mempresentasikan hal- hal kedepannya seperti apa pengelolaannya, itu yang saya maksudkan waktu itu. Tapi saya 2 minggu yang lalu diundang oleh penyelenggara. Di situ, disebutkan kalau yang diundang presentasi sepuluh peneliti dari luar negeri dan dua dari Indonesia. Dan dua dari Indonesia itu satu dari BP Migas, dan Lapindo. Terus saya minta, kalau bisa ada pembicara dari Universitas Indonesia dong, masa ini orang dari luar negeri semua, terus dari Indonesia dikit sekali, ada dari satu BP Migas, satu dari Lapindo.
Mengapa hanya 2 dari Indonesi ?
Pertama kali seperti itu, saya protes. Sudah 2 minggu yang lalu saya kirim surat ke mereka. Terus saya akan dipertimbangkan, terus setelah itu saya coba dihubungi lagi untuk datang. Sementara saya coba atur waktu saya. Saya tanya ke mereka, nanti bagaimana kita disana? Ya, dengerin aja mereka, terus ikut diskusi. Tapi saya tanya apa ada sesi khusus brand storming atau segala macam, mereka tidak tahu. Jadi saya pikir, buat apa juga saya kesana dengan komposisi pembicara seperti itu, hanya mendengarkan. Paling tanya jawab 1 menit 2 menit, setelah itu selesai. Lebih bagus sebenarnya kalau presentasi di depan, mengemukakan apa yang akan dilakukan ke depan. Karena itu, saya tidak bisa. Saya rasa mungkin lebih baik orang- orang yang ingin belajar sesuatu dari mereka yang datang ke sana. Saya sendiri, posisi saya, saya tahu pendapat mereka dan penelitian mereka yang terbaru itu pun, saya juga sudah monitor.
Artinya anda melihat, bahwa acara ini tidak produktif ?
Ya kalau mau lebih produktif, ada produktif juga. Artinya, dari segi ada temuan baru di beberapa hal. Misalnya, tentang bagaimana ke depannya, ada usulan harus ada dana 25.000 dollar per tahun untuk research secara internasional, harus dilakukan secara internasional, dan sebagainya. Tapi kalau mau lebih produktif sebenarnya, kalau mau ke depan, undang orang-orang atau badan atau lembaga yang punya rencana 3D seismic running di sana butuh bantuan sekali, untuk desain, untuk ini, dan sebagainya. tapi tidak ada yang diundang untuk bicara dari badan geologi.
Biasanya ahli geologi, mengolah data berdasarkan hasil- hasil informasi yang eksak. Ini sudah lima tahun peristiwa terjadi, tapi sampai sekarang masih ada beda pendapat. Apa sebetulnya yang menyebabkan ?
Beda pendapat sangat biasa di dalam geologi. Data yang sama pun, orang dengan background pengetahuan yang berbeda dan experience yang berbeda juga akan berbeda pendapat tentang suatu data di bawah permukaan. Kenapa ada yang berbeda ? secara scientific saya bisa mengerti. Ketika, seseorang dengan background tektonik yang dari pengetahuan tentang tektonik regional, tentang gempa, kuat sekali, sementara pengetahuan dia tentang teknik- teknik pengeboran tidak ada. Maka, dia akan lebih ngomong ke tektonik regional daripada teknik pengeboran. Sementara orang yang tahu tentang teknik pengeboran, dan tidak tahu tentang tektonik regional dia akan ngomong lebih banyak pengeboran daripada tektonik regional. Jadi, wajar.
Ada Geolog asing yakin bahwa semburan lumpur sudah masuk masa puncak. Ini maksudnya seperti apa? Kondisi terkini, dari hasil kajian anda terkait dengan lumpur Lapindo ini, seperti apa ? apakah sama seperti yang diungkapkan oleh ahli- ahli asing ?
Saya me-refresh kembali ke November 2010, ketika terjadi pertentangan antara data yang diambil oleh ITS waktu itu yang mengatakan, ini mengenai Out flow-nya dari lumpur itu. Sebenarnya, tidak turun- turun banget, itu ada data dari mereka. Bahkan, mereka masih menghitung sekitar 80.000 – 90.000 meter kubik per day. Tapi sementara itu, ada statement dari kawan- kawan, ini sudah sekitar 25.000 – 30 atau 40.000 meter kubik per hari. Dari dua angka yang berbeda itu, waktu itu saya tanyakan, metodologinya seperti apa? Yang satu mengatakan, pengamatan visual biasa saja. Yang satu mengatakan, lumpur begini- begini. Dari situ saja terlihat, bahwasanya fakta saja yang tadi anda tanyakan mengenai fakta yang tepat, itupun berbeda- beda, itu yang pertama. Yang kedua, tetapi dari segi kenampakkan permukaan saja, sekarang dari satelit kita bisa lihat bahwa, lebih banyak lumpur yang keluar, mengeras di sekitar pusat semburan. Itu anda bisa lihat di satelit. Artinya, fasenya mungkin sudah agak berbeda dengan fase sebelumnya banyak sekali cairan yang keluar. Tapi, apakah ini sudah sampai puncak kemudian mengecil ? Saya juga tidak tahu. Karena, ini juga mungkin bagian dari simpangan dari keseluruhan proses yang ada. Simpangan itu jadi asing lagi. Jadi, bisa jadi setelah ini membesar lagi, mengecil lagi, membesar lagi. Masih butuh pengamatan yang cukup lama untuk hal ini.
Setelah lima tahun semburan lumpur Lapindo, perhatian dari ahli geologi itu, apakah masih berpusat pada apa yang menyebabkan semburan itu terjadi atau sudah mengarah kepada perhatian yang lain? Misalnya, ini manfaatnya apa, dan seterusnya?
Kalau saya sendiri mengamati yang datang kesitu, terutama kalau yang dari luar negeri itu masih utak- atik itu lagi, itu lagi, kenapa tektokniknya, bagaimana, dan sebagainya. Tapi kalau di dalam, secara internal itu di Indonesia sendiri, kita ini yang dari dulu concern tentang hal itu sudah tidak mengurusi mau penyebabnya apa, yang penting sekarang ke depannya daerah mana lagi yang mesti diselamatkan, mana yang mesti amblas, dan sebagainya. Untuk itu harus ada penelitian yang mengarah lebih ke situ. Misalnya monitoring yang continue. Kemudian, di bawah seperti apa, makanya kita usulkan tahun kemarin, coba di run 3D seismic. Padahal, usulan itu sudah sejak tahun pertama kita sampaikan, baru kemarin disetujui oleh pemerintah. Sekarang lagi direncanakan untuk di run disitu.
Konkritnya itu nanti seperti apa gambarannya ?
3D seismic itu bisa melihat gambaran di bawah permukaan dari seismik secara 3 dimensi. Yang selama ini, gambaran di bawah itu hanya gambaran yang diambil seismik akhir tahun 90-an. Bahkan, sebelum ngebor pun belum ada data terbaru. Apalagi, setelah terjadi kejadian seperti itu, belum ada data seismik terbaru. Kita coba usulkan itu, dan akhirnya disetujui pemerintah. Kita monitor semua dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia itu, ikut membantu untuk merencanakan secara volunteer, secara sukarela. Tiba- tiba ada simposium seperti ini, orang ngomong lagi penyebabnya dan sebagainya.
Jadi mengalihkan lagi, mundur lagi seolah-olah ya?
Saya tidak tahu juga. Memang tujuannya ini untuk penyelesaian ke depan. Tapi, bagaimanapun kontroversi itu terus akan ada. Apalagi peneliti dari luar negeri. Bahkan, ada yang lucu, ada satu peneliti yang presentasi, yang saya baca dilaporan Pak Awang, itu dia presentasi bukan tentang Lapindo. Tetapi tentang kasus di luar negeri. Apa-apaan ini. Daripada kaya gitu, mending orang yang research disitu, disuruh presentasi.
Kalau prediksi anda. Akan seperti apa ke depan Sidoarjo? Karena kemarin ada demo warga yang di luar peta terdampak.
Seperti apa kedepannya, saya juga tidak berani bicara sebelum melihat hasil 3D seismic terbaru. Tetapi kalau mau kira- kira seperti apa, kita melihat amblasan yang terjadi terus. Yang kemungkinan jelas-jelas di luar daerah yang sudah ditanggul di daerah barat sudah pasti. Orang hanya melihat data permukaannya saja. Apakah nanti daerah itu akan meluas ? ya dan tidak saya jawab. Karena, evaluasi tentang itu tergantung bagaimana kita mengevaluasi secara detail 3D seismic yang akan kita run.
Butuh waktu berapa lama kira- kira untuk kita bisa membaca ?
Sampai akhir tahun. Sekitar Desember mudah- mudahan selesai. Karena, run-nya sendiri mungkin cuma sebulan dua bulan saja. Tapi untuk sosialisasi, kontrak segala macam, saya tidak tahu. Repotnya lagi, lagi repot- repot mau mendekati masyarakat, mau coba run di bawah dan penyelesaiannya bagaimana. Tiba- tiba ada yang mau ngebor lagi di sebelah, kan repot juga. Jadi agak susah, memang itu didukung oleh BP Migas, kalau tidak salah Lapindo mau ngebor.
Itu ada dampaknya ?
Saya juga tidak tahu ada dampaknya atau tidak. Tapi kalau jawabannya adalah, dulu waktu ngebor di sekitar Tanggulangin tidak apa- apa. Itu dulu, sebelum tahun 2006, kalau sekarang usulan saya, kalian bikin percobaan dulu, diawasi betul. Jangan ngomong mau ngebor gas atau minyak. Walaupun lebih dangkal, tapi daerahnya lebih dekat. Jombang, Mojokerto saja tidak mau di seismik oleh Exxon Mobil, kok ini yang 2,5 kilo dari situ mau di bor. Menurut saya, kawan- kawan yang di BP Migas maupun Lapindo kurang Strategis.
https://www.kbr68h.com/berita/wawancara/6903-5-tahun-lumpur-lapindo-mewaspadai-amblasnya-tanah
]]>(Arema, Geologist merdeka, Ketua Dewan Penasehat IAGI, Chairman Exploration Think Tank Indonesia)
KILAS BALIK
Gunung lumpur (mud-volcano) adalah ekspresi permukaan tanah (dan bawah laut) dari munculnya endapan lumpur tekanan tinggi yg berasal dari bawah permukaan bumi. Seringkali gunung lumpur dikaitkan dengan penyebab alamiah geologis, karena sebelum kejadian semburan Lusi 29 Mei 2006, khasanah literatur geologi dunia jarang mendokumentasikan kasus munculnya gunung lumpur yang dipicu oleh kegiatan manusia. Karena kejadian munculnya gunung lumpur di Sidoarjo ini pertama kali di sekitar lokasi pemboran sumur Banjar Panji-1 yang pada waktu itu sedang mengalami masalah “loss”: dan “kick” disusul “underground blow-out” (semburan liar bawah permukaan), maka mengkaitkannya sebagai pemicu munculnya gunung lumpur tersebut adalah sangat logis.
Waktu pertama kali diwawancara oleh koran daerah Surabaya tentang hal ini, 2 Juni 2006, sayapun sudah mengatakan bahwa fenomena awal dari semburan lumpur tersebut adalah dikarenakan adanya semburan liar bawah permukaan karena waktu itu saya sempat meninjau lokasi dari pinggir jalan tol saat mudik ke Malang, kota kelahiran saya. Fenomena permukaannya hampir serupa dengan kejadian semburan liar pemboran yang saya alami sendiri waktu bekerja di Kalimantan Timur sebagai wellsite geologist Huffco 1985. Demikian juga pendapat awal dari ahli2 geologi dari Lapindo sendiri yang waktu itu sempat kontak2an dengan saya, dan juga keterangan di website EMP (yang sekarang sudah dihapus) yang menyebutkan bahwa terjadi komunikasi dari lubang bor ke pusat semburan yang berjarak beberapa ratus meter dari BJP-1 waktu dilakukan penanggulangan tekanan dari sumur. Pendapat tersebut kemudian diformalkan pertama kali dalam bentuk publikasi oleh Richard Davies dkk (2007) dalam jurnal GSA Today 17 (2): 4.
Seiring dengan waktu, geologist2 di Lapindo-pun mulai mengubah pandangannya. Bersama dengan geologist terkemuka dari BPMigas, dari Oslo dan Jepang yang difasilitasi untuk melakukan peninjauan – riset di daerah semburan dan sekitarnya, keluarlah publikasi-publikasi tandingan yang menyebutkan bahwa gempa, kematangan tektonik, dan – secara spesifik- gerak patahan mendatar yang menekan di daerah Porong lah yang menyebabkan munculnya gunung lumpur tersebut.
Seiring dengan waktu juga, sampai sekarang saya masih berpendapat bahwa proses pemboran di BJP-1 merupakan pemicu dari munculnya gunung lumpur Lusi, sejalan dengan argumen2 yang dipaparkan Davies dkk, dan juga pengamatan yang saya lakukan pada real time drilling charts yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian ke saya 2007-2008.
MEMATIKAN SEMBURAN?
Usaha teknis untuk mematikan semburan LuSi TIDAK BISA dipisahkan dari penanganan masalah sosialnya. HARUS MENJADI SATU PAKET. Kalau tidak, maka jangan pernah berpikir untuk mematikannya. Kalau masalah sosial seperti pembayaran ganti rugi yg terkatung2 karena pemerintah sangat toleran terhadap performance janji Lapindo tidak diberesi maka dijamin segala usaha keteknikan yg akan dilakukan akan mengalami hambatan di lapangan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Biarpun konon kabarnya SBY mendapat bisikan banyak pihak dr luar maupun dalam yg terinspirasi oleh keberhasilan penanganan blow out di Montara (NWShelf) dan Horizon (Gulf of Mexico) untuk mulai berpikir lagi soal mematikan sumber semburan LuSi, tetap saja dia sbg presiden tidak bisa lari dr kenyataan bahwa penanganan masalah sosial di LuSI sampai skrg masih amburadul. Makanya dr awal2 seperti ini sebelum sang presiden dipengaruhi oleh banyak pihak untuk grusa-grusu mengadopsi keberhasilan kill well di NWShelf maupun GOM untuk LuSI, saya teriakkan ke mana-mana: beresi juga ganti rugi dan masalah2 sosial lainnya (pemindahan penduduk, pendidikan, jalan raya macet dsb). Jangan cuma fokus ngomong tinggi2 soal teknisnya. Biarlah masalah teknis dibicarakan dan direncanakan ahlinya, tapi masalah sosial harus dikawal dan dipaksakan sesegera mungkin untuk diberesi, supaya nantinya usaha teknis ini diridhloi dan tdk mendapat gangguan masyarakat
Berdasarkan kesepakatan teknis saintifik yg sdh bebrapa kali dibahas di level asosiasi profesi maupun dikalangan ahli lembaga2 pemerintah, disebutkan bahwa usaha teknis pertama yg hrs dilakukan dlm rangka menuju ke perencanaan killing source (bukan well, krn wellnya sudah tidak kliatan lagi?) dr LuSi ini adalah akusisi data seismik 3D dengan disain khusus spt yg sdh didisain oleh kawan2 BPPT dan Elnusa dan sdh diendorse oleh forum2 IAGI maupun HAGI dlm berbagai kesempatan dlm 2 tahun terakhir ini. Akusisi data baru ini menjadi sangat crucial krn akan memberikan gambaran baru tentang kondisi bawah permukaan dalam di bawah LuSi yg selama ini cuma bisa dikira2 saja oleh berbagai kalangan, termasuk oleh para drilling engineer yg mencoba merencanakan drilling program mematikan sumur BJP-1 (mrk menggunakan data2 engineering dr pemboran BJP-1, tp masih perlu dikuatkan oleh data terbaru 3D seismik untuk konfirmasi).
Integrasi data dan interpretasi 3D seismik baru tsb mutlak harus dilakukan dg data engineering dar BJP-1 maupun Relief well sesudahnya dan juga dr data geologi geofisik permukaan dangkal yg diakuisisi dalam 4 tahun erakhir ini.
Khusus untuk asosiasi profesi seperti IAGI, HAGI, dan IATMI, dimohon untuk tidak berat sebelah dalam mengungkapkan berbagai data teknis dan interpretasinya, jangan mengulang kesalahan2 sebelumnya yang hanya memihak pada satu sisi pendapat para ahli tertentu saja, padahal secara nyata berkembang argumen2 counter dr pendapat2 tersebut. Biarkanlah kedua-dua pendapat tersebut berkembang karena line of reasoning dr masing2 bisa jadi akan bermanfaat bagi rencana penanggulangan mematikan semburan ini nanti. Biarlah nanti di level pengambilan keputusan melakukan excercise yg disebut sbg: “probability atau uncertainity management”, yaitu mengambil keputusan berdasarkan ketidakpastian dr berbagai teori penyebab maupun kondisi situasi bawah permukaan-permukaan LuSi. Tentunya dalam sekuen pengambilan keputusannya terkandung azas manfaat lebih banyak drpd mudharat.
SAAT INI
Saat ini upaya untuk melihat sejauh mana kerusakan subsurface dg survei seismik 3dimensi sdg dlm tahap perencanaan, disain, sosialisasi, dan tender. Survei seismik 3D ini dibawah koordinasi dan bujet Badan Geologi ESDM, dibantu sukarela oleh IAGI/HAGI; harapannya:akhir 2011 image subusrface baru sdh ada, sehingga:
- 1) Pihak2 yg merasa bhw semburan bisa dimatikan dg pemboran atau teknis lainnya bisa mengkongkritkan usulan dengan data bawah permukaan yg lebih jelas, bukan hanya asumsi2 saja (yg seringkali satu dg lainnya juga berbeda2), atau malah bisa juga membatalkannya krn melihat damage-nya sdh multi bidang, bkn hanya bidang tunggal; jadi “cost benefit”nya tidak matched
- 2) Dapat dibuat analisis prediksi modeling subsidence/penurunan tanah, sampai di surface area mana kemungkinan terjadi kerusakan & seberapa tingkat bahayanya sehingga bisa dibuat peta resiko – zonasi yg baru – yg lebih update berdasar data subsurface, yg tdk hrs tiap thn diganti dg perpres spt selama ini terjadi.
- 3) Ganti-rugi dan atau pemindahan penduduk untuk rencana pengelolaan jangka panjang area tsb menjadi “once for all” solution kalau menggunakan hasil no.2 di atas
Usulan saya: sudah saja semua penduduk yg terdampak di sekitar daerah tersebut ditambah dengan yang dr survei tim independen Provinsi Jatim tahun lalu dan dari hasil evaluasi hazard 3D nanti, semua diganti-rugi sampai selesai dg menggunakan duit yg ada (pinjaman dr pemerintah (?) yg nanti dibebankan pd Lapindo dan atau pengelola berikutnya)
Kemudian, daerah yang ditinggalkan dikelola oleh badan khusus (otorita?) untuk riset, wisata, maupun kegiatan eksplorasi lainnya bila memungkinkan…
Sangat mungkin nantinya bisa dilakukan lagi eksplorasi dan eksploitasi potensi cadangan migas di bawah daerah semburan lumpur tersebut. Karena probabilitas kehadiran cadangan migas (terutama gas) sangat besar disini. Lapindo atau siapapun yang berminat membantu pemerintah membereskan urusan ganti rugi dan evakuasi massal ini mungkin bisa berharap menghitung-hitung return dari investasi sosialnya saat ini.
Jakarta, 23 Mei 2011
ADB
]]>![2811903p[1]](https://hotmudflow.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/02/2811903p1.jpg?w=300&h=172)